Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady. Foto: Dok/Man

Anggota Komisi V DPR RI Hamka B Kady berharap agar Balai Kereta Api, Pemerintah Provinsi Sulsel, dan Pemkot Makassar duduk bersama, dan menghentikan perdebatan di ranah publik tentang proyek kereta api di Sulawesi Selatan. Dimana terdapat perbedaan pendapat soal proyek kereta api di provinsi tersebut. 

"Pak Walikota tentu punya pertimbangan tersendiri. Begitupun dengan pihak Kementerian dalam hal ini Balai Kereta Api tentu punya pertimbangan secara teknis dan biaya. Sehingga kereta api yang melalui Kota Makassar konsepnya bukan di atas (elevated)," ujar Hamka dalam keterangannya kepada awak media, Selasa lalu (9/8/2022).

Dijelaskannya, konsep pembangunan rel kereta api layang alias elevated itu biasanya ada di perkotaan yang padat penduduknya, dan tidak ada lahan yang bisa dijalani secara normal. Besaran biaya pembangunannya juga cukup besar. LRT di Jakarta Misalnya, dengan padatnya pemukiman maka dibuat kereta api layang. 

Oleh karenanya dibuat elevated. Begitupun halnya dengan kereta cepat Jakarta-Bandung yang saat ini tengah bermasalah, karena terjadi pembengkakan biaya yang cukup besar. Sementara Ia menilai rencana jalur rel kereta api Maros-Makassar tidak ada pemukiman padat yang dilalui. Sehingga lebih memungkinkan jika dibuat rel di atas tanah. 

Meski demikian anggota Badan Anggaran DPR RI ini  menghargai pemikiran Wali Kota Makassar. "Mari sama-sama mencari solusi, prinsipnya kalau kita mau memutuskan sesuatu, harus memikirkan masyarakat, termasuk anggarannya. Jangan sampai kita berharap elevated, tapi malah mangkrak akibat tidak ada biaya. Lagi-lagi saya katakan bahwa membangun kereta api harus cermat karena ini persoalan uang dan investasi,” papar Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini. 

Ia berharap pembangunan rel kereta api Maros-Makassar menuju New Port ini bisa diselesaikan dengan baik. Pasalnya, jalur kereta ini bukan hanya untuk mengangkut orang, tapi juga barang. Bahkan lebih lanjut Ia berharap konsep kereta api yang dimulai di Sulsel ini bisa menjadi Kereta Api Trans Sulawesi. Dimana setelah jalur Makassar-Parepare selesai, kemudian lanjut ke Mamuju, lalu ke Palu, Kendari, dan akhirnya tiba di Manado, sehingga terhubunglah Kereta Api Trans Sulawesi. 

Sementara itu, dikutip dari beberapa media online, penolakan walikota Makassar atas desain rel itu semata-mata keinginannya untuk melindungi warga. Dari ancaman banjir di musim hujan. Seperti yang terjadi di jalur Kabupaten Barru dan Kabupaten Pangkep. Selain itu pembebasan lahan untuk rel kereta api layang juga lebih kecil, dibandingkan rel di atas tanah, Hal ini disebabkan biaya ganti rugi lahan hanya per segmen atau cukup tiangnya saja. (ayu/aha)